NEOLIBERALISME BUKAN UNTUK INDONESIA

NEOLIBERALISME BUKAN UNTUK INDONESIA

Oleh: Fahrul Imran ( Ruell D’bicjak ) 06 Januari 2013

        Dalam era dewasa ini,Indonesia semakin terpuruk dalam keadaan ekonomi.Banyak sistem ekonomi yang yang memunculkan ketimpangan-ketempingan,karena membiarkan minoritas kaum elite merampas hak masa depan mayoritas rakyat,yang kemudian bangsa Indonesia mulai mundur sistem demokrasinya.Sungguh ironisnya kalau melihat bangsa Indonesia ini,hanya karena segelintir orang yang berkuasa,lalu membeli segala-galanya dengan kekayaan yang dimilikinya.pantaskah kita dihadirkan dengan sistem demokrasi?iya tentu tidak.sebab apabila sistem ekonomi dijadikan politik liberal secara tidak berkeadilan maka sistem demokrasi di Indonesia telah gugur.

       Pada sisi lainya,penerapan neoliberalisme bukan untuk Indonesia,sekarang neoliberalisme mencoba berjalan sealel dengan sistem demokrasi di Indonesia,tetapi malah mengahasilkan ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa.Bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen asset nasional.Kenapa demikian?banyak hal yang harus kita ketahui tentang sistem demokrasi di Indonesia.Kalau memang demokrasi asli yang benar-benar menciptakan keadailan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,tentu keberadaannya sangat diagungkan oleh rakyat.Akan tetapi,demokrasi Indonesia sekarang adalah demokrasi liberal,yang sementara ini kita anut bukanlah sebuah demokrasi yang sebenarnya. Melainkan, seperti dikatakan oleh Naomi Klein, hanya sebuah permainan untuk menipu kita bahwa seolah-olah perampokan elite terhadap rakyat itu sah-sah saja dan masih sesuai dengan aturan main.

      Secara umum bahwa penerapan neoliberalisme terhadap Negara-Negara dunia ketiga,termasuk Indonesia adalah melalui cara-cara licik yang merugikan,seperti jebakan utang yang menumpuk agar tercekik leher Negara penerima pinjaman.Sehingga Negara pinjaman ini bertekuk lutut,sementara Negara kreditur makin leluasa untuk melakukan kebijakan yang dikehendakinya.

Bila kita telisik secara historis,pada tahun 1997;ketika Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi,IMF datang untuk menawarkan pinjaman.Akhirnya dalam waktu singkat Indonesia pun tertipu dalam jebakan IMF.Sejak itu,Indonesia pun dipaksa untuk mencoba menaburkan benih-benih neoliberal yang dikehendaki IMF.Dan perlu tahu bahwa kebijakan IMF itu sangatlah fatal,karena membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia.

          Keberadaan neoliberalisme ditandai dengan adanya supremasi pasar dan supremasi elite.Dalam kondisi seperti ini,negara hanya dijadikan sebagai alat fungsi untuk menjalankan proses akumulasi keuntungan bagi segelintir elite.Sementara suara rakyat yang diminta setiap lima tahun sekali,tidak lebih sebagai “legitimator” agar bisa berjalannya suatu admistrasi neoliberal.contohya saja; pada saat pemilu regular setiap lima tahun sekali,pasti yang muncul adalah kaum-kaum neoliberalis yang berusaha mempengaruhi dengan doktrinisasi berbasis pada politik transaksional.Kemudian rakyat tergiur akan kebodohannya,yang seharusnya bisa hidup sejahtera menjadi malapetaka bagi mereka.

KEKUATAN KAPITAL GLOBAL

        Ketergantungan rezim nasional terhadap para kaum kapital finansial,membawa resiko besar bagi Negara Indonesia.Akibatnya, para bankir, spekulan, investor, dan lembaga keuangan semakin punya kekusaan yang tak terbatas. Lembaga keuangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, telah mengambil peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia. Bahkan, kekuasaan mereka bisa melampaui kekuasaan DPR. Faktanya: hampir semua proses penyusunan UU di DPR tidak terlepas dari arahan lembaga-lembaga tersebut. Politisi PDIP ( Eva Sundari ),pernah mengungkapkan keberadaan 76 UU yang draftnya disusun oleh pihak asing. Artinya, proses penyusunan kebijakan di Indonesia, termasuk UU, tidak lagi mengacu pada konstitusi (UUD 1945) dan kehendak rakyat.

      Dengan demikian, ada korelasi antara meningkatnya ketimpangan ekonomi dan semakin tersingkirnya rakyat dalam proses menentukan arah kebijakan pembangunan Negara Indonesia.Dan dibawah sistem neoliberalisme,partisipasi rakyat dalam politik makin terdegradasi.Oleh karena itu,diperlukan kesadaran bagi masyarakat dalam menelisik kebijakan pemerintah yang semakin lama semakin terjadi kebobrokan.Sebagai warga Negara Indonesia yang baik,kepekaan masyarakat sangat dibutuhkan terkait masalah-masalah sosial yang merugikan bangsa Indonesia.Untuk itu,sekecil apapun masalah sosial yang terjadi jangan pernah kita abaikan,karena memang tidak terasa kaum neoliberalis beraksi dalam mengambil keuntungan sebesar-besarnya terhadap masyarakat mayoritas di Indonesia.Sesungguhnya demokrasi telah mencerminkan ideologi bangsa Indonesia,yang patut kita hargai keberadaannya.